Sertifikasi Halal pada obat sebagai upaya perlindungan Konsumen

Abstract

Produk farmasi adalah salah satu produk yang paling umum digunakan di rumah sakit. Produk ini sebelumnya tidak menjadi bagian dari perdebatan Halal. Namun skenario ini telah berubah ketika konsumen dibuat sadar akan konsep asli Halal dalam semua aspek kehidupan. Produk farmasi tidak dikategorikan sebagai dapat disertifikasi di bawah MUI saat ini. Baik obat-obatan bersertifikat halal atau tidak, belum dibuat transparan. Gambaran umum tentang obat-obatan dan pasokan obat yang diizinkan di rumah sakit dan klinik menunjukkan bahwa sebagian besar produk farmasi yang dipasok tidak bersertifikat Halal. Bersamaan dengan itu, konsumen Muslim dan non-Muslim menjadi lebih cerdas dan menuntut kepastian bahwa obat dan suplemen kesehatan memiliki mutu tertinggi dan bersertifikat halal. Banyaknya pelanggaran terhadap hak konsumen atas barang yang dimilikinya membuat posisi konsumen masih sangat lemah dibandingkan dengan produsen. Sehingga perlu terdapat suatu pemberdayaan konsumen agar posisi konsumen tidak selalu pada pihak yang dirugikan, yaitu dengan diaturnya perlindungan konsumen. (Kharisma) Tujuan dari penulisan ini adalah pertama, untuk melihat secara kritis peran hukum dalam mengatur produk farmasi bersertifikat halal dan kedua, untuk membenarkan kebutuhan untuk meninjau hukum saat ini kerangka. Penelitian ini memulai studi yuridis normatif. Latar belakang masalah mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Mulai berubahnya pandangan hidup dan mulai menggiatnya para milenial islam yang memandang pentingnya sertifikasi halal pada segala produk yang dipakai. Mulai dari produk makanan, kosmetik, obat-obatan hingga pelayanan barang dan jasa. Sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal , obat-obatan juga merupakan barang yang wajib mendapatkan sertifikasi halal. Padahal pada kenyataannya, obat generic yang diperjual belikan secara bebas tidak semua memiliki logo/sertifikasi halal