Pertanggungjawaban Pidana Cybercrime dalam Penyebaran Virus dan Trojan Horse berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Abstract

Kejahatan dunia maya atau kejahatan di dunia maya memiliki banyak bentuk,peretasan adalah kejahatan pertama, juga dilihat dari aspek teknis, peretasan memiliki kelebihan, pertama orang yang melakukan peretasan harus bisa melakukan bentuk lain cybercrime dengan kemampuan masuk ke sistem komputer dan kemudian merusak sistem itu. Kedua, secara teknis kualitas hasil peretasan dari peretasan itu lebih serius jika dibandingkan dengan bentukbentuk cybercrime lainnya, seperti Virus dan Trojan Horse. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana virus dan trojan horse dan bagaimana tanggung jawab pidana terhadap pelaku penyebaran virus dan trojan horse berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif, data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder ditelaah oleh kajian yuridis dengan tidak menghilangkan unsur non yuridis lainnya. Pendekatan ini mengarah pada hukum dan perilaku pelaku yang salah menggunakan teknologi dan informasi sebagai dukungan kongkrit untuk memperkuat analisis yuridis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penegak hukum dalam menangani kejahatan Virus dan Trojan Horse yang dilakukan selama ini masih sangat minim. Hal ini menyebabkan banyak hambatan yang ditemukan oleh penegak hukum, hambatan hukum yang ada, kendala penyelidikan, dan perlawanan masyarakat itu sendiri. Yang paling penting adalah verifikasi sistem untuk mengatasi kejahatan Virus dan Trojan Horse melalui perbaikan atau revisi baru hukum yang ada, apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan lain yang terkait dengan Kejahatan Virus dan Trojan Horse.