Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Era Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat
Abstract
Pemilihan kepala daerah serentak 2020 di era pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan di delapan kabupaten dan kota. Di dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persoalan yang memerlukan evaluasi terutama terkait dengan dua hal, yaitu pelanggaran hukum dan bentuk penyelesaiannya. Tulisan ini difokuskan kepada dua persoalan sebagai berikut: Pertama, pelanggaran hukum yang muncul dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Provinsi Jawa Barat. Kedua, bentuk penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian induktif dan sosio-legal.
Full Text:
PDFReferences
Affandi, H. (2020, Desember 21). Menyoal Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. Di akses dari https://www.makramat.com/menyoal-pilkada-serentak-2020-di-tengah-pandemi-covid-19.
Arrizal, N.Z. (2020). Procuration De Vendre Basé Sur La Décision De Justice. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, LPPM, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 4(1), 76-100.
Bastiandy, B. (2020, Desember 21). Tegur Semua Paslon karena Langgar Prokes. Di akses dari https://mediaindonesia.com/nusantara/355601/bawaslu-sukabumi-tegur-semua-paslon-karena-langgar-prokes.
Faqih, F. (2020, Desember 22). Terdakwa Pelanggaran Pemilu di Pilkada Cianjur Divonis 3 tahun penjara. Di akses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/terdakwa-pelanggaran-pemilu-di-pilkada-cianjur-divonis-3-tahun-penjara.html.
Fitrian, A.M. (2020, Desember 21). Dugaan Pelanggaran oleh Camat, Kades, dan Kasatpol PP di Pilkada Tasikmalaya Masuk Penyidikan Polres. Di akses dari https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-011131398/dugaan-pelanggaran-oleh-camat-kades-dan-kasatpol-pp-di-pilkada-tasikmalaya-masuk-penyidikan-polres?page=2.
Kharisma, B.U. et al. (2020). Agrarian Land Policy On Land In Indonesia Post Regional Autonomy. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 11(2).
M. Agil Aliansyah. (2020, Desember 21). Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang dan Netralitas PNS Saat Pilkada Karawang. Di akses dari https://www.merdeka.com/politik/bawaslu-temukan-politik-uang-dan-netralitas-pns-saat-pilkada-karawang.html.
M. Iqbal. (2020, Desember 21). Bawaslu Amankan 150 Paket Sembako Berisi Stiker Paslon di Pilbup Bandung. Di akses dari https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5238017/bawaslu-amankan-150-paketsembako-berisi-stiker-palson-di-pilbup-bandung.
M. Wildan Pratomo. (2020, Desember 21). Diduga Tidak Netral, 3 ASN Dipanggil Bawaslu Pangandaran. Di akses dari https://rri.co.id/bandung/politik/pilkada-jabar-2020/898793/diduga-tidak-netral-3-asn-dipanggil-bawaslupangandaran.
Mantalean, V. (2020, Desember 21). Pilkada Depok: 23 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Paslon. Di akses dari https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/06/13484471/pilkada-depok-23-pelanggaran-protokol-kesehatan-selama-kampanye-paslon?page=all.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
Prasetya, E. (2020, Desember 22). Bawaslu Tangani Dua Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada Indramayu. Di akses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/bawaslu-tangani-dua-kasus-dugaan-politik-uang-di-pilkada-indramayu.html.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun
email : gulawentah@unipma.ac.id